Mendagri : Desa sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan Pemerintahan.

Jumat, 04 September 2015;  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengharapkan Desa dan Kelurahan menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Karena pelayanan akan membuahkan : keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  “Inilah yang harus menjadi misi pemerintah, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang mempunyai peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah,” pesan Mendagri pada acara Pembukaan Temu Karya Nasional dalam rangka penyelenggaraan evaluasi...

Read more »

Ketua LPM tinjau lokasi pembangunan jalan desa

Sesuai program desa Purwasari tahun 2015 atas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan sekala prioritas bahwa untuk pembangunan Infrastruktur diperioritaskanan  pada pembangunan jalan desa dengan kegiatan pemasangan beronjong pada tebing jalan perbatasan dengan desa nangerang tepatnya di Kp Pojok Sari RT 01 RW 09 Desa Purwasari dan peningkatan kualitas jalan dengan Rabat beton sepanjang 100 m’ lebar jalan 3 m yang lokasinya di Kp..Neglasari RT 3 RW.3 berbatasan dengan Kp.Caringin Tonggoh RT 2 RW 3 Desa Purwasari. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh masyarakat dan stakeholder salah satunya pihak LPMD. Sebelum program...

Read more »

Desa Purwasari mendapat Bantuan dari Gubernur Jabar untuk Pengembangan Infrastruktur.

Atas dasar Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor 5 tahun 2012,  tentang Pedoman  pemberian  Bantuan  keuangan  kepada Kab Sukabumi dan Peraturan Desa Purwasari Nomor 3 Tahun 2012,tentang Rencana Pembangunan Desa (RKP) tahun 2012  (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2012). Desa Purwasari pada tahun 2014 mendapat bantuan dari Gubernur Jawa Barat untuk Infrastruktur Desa sebesar seratus  juta rupiah, atas kesepakatan dan sesuai rencana bantuan tersebut dialokasikan untuk pengembangan pembangunan kantor desa dan pembangunan drainase. Pengembangan pembangunan kantor desa dialokasikan untuk penambahan...

Read more »

DPR Akhirnya Memilih Pilkada Melalui DPRD

Jakarta - Sidang paripurna pembahasan tingkat II Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR telah rampung. Proses panjang ini akhirnya berakhir dengan diterimanya RUU Pilkada yang memuat ketentuan pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Dengan begitu, DPRD lah yang nantinya memilih kepala daerah. Bukan lagi rakyat, seperti yang sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini. Pemungutan suara menghasilkan jarak suara yang sangat jauh, yaitu 135 suara untuk yang memilih pilkada langsung dan 226 suara untuk yang memilih pilkada melalui DPRD dari 361 anggota DPR yang bertahan hingga dini hari mengikuti rapat paripurna. Suara...

Read more »